Berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam diskusi publik diantaranya Saipul Basri selaku penggerak Forum NGO, Yadi Hariyadi akrab disapa Bang Iday sebagai Ketua Himpunan Pemuda dan Masyarakat Tangerang (HIPMATA), Hilman Santosa selaku Ketua Poros Tangerang Solid (PORTAS), San Rodi atau Kucay doank sebagai Ketua Forum Honorer Kategori 2 (K2) dan Andi Lala selaku perwakilan organisasi dan tokoh media.
Acara diskusi publik ini digelar dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, mengingat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Namun pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, media serta lembaga pengawas lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi ini membahas bagaimana cara menakar keberhasilan pembangunan daerah serta bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,
1. Indikator Keberhasilan Pembangunan Daerah ;
a. Indikator Ekonomi
b. Indikator Sosial
c. Indikator Infrastruktur san Tata Ruang
d. Indikator Tata Kelola Pemerintah
2. Strategi Mengawal Kebijakan Pembangunan Daerah ;
a. Partisipasi Publik dalam Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan
b. Peran Media dalam Meningkatkan Transparansi
c. Penguatan Peran DPRD dalam Pengawasan Kebijakan
d. Peran Akademisi dan LSM dalam Evaluasi Pembangunan
3. Tantangan dalam Pembangunan dan Pengawasan Kebijakan Daerah yang diantaranya ;
– Kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran pembangunan,
– Maraknya praktik korupsi dan nepotisme dalam birokrasi daerah,
– Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,
– Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan,
– Kurangnya kesadaran publik terhadap hak mereka dalam mengawasi kebijakan pembangunan
4. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pembangunan Daerah dan Pengawasan Kebijakan ;
a. Meningkatkan Transparansi dan Akses Informasi Publik
b. Menerapkan Sistem e-goverment untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan
c. Mengembangkan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblower system)
d. Mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan
e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan data pembangunan daerah
f. Mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja pemerintah daerah
g. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
h. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya paran masyarakat dalam pembangunan daerah
i. Menggalakan program jurnalisme warga untuk meningkatkan pengawasan berbasis komunitas
j. Membangun kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil
k. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan yang berkelanjutan
l. Memastikan kebijakanpembangunan daerah selalu melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam diskusi terbahas bahwa pentingnya peran serta pihak Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif .
Yudikatif ;
– Bertugas menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa hukum, dan menjatuhkan hukuman
– Bertugas mempertahankan dan menegakkan pelaksanaan undang-undang
– Bertugas menafsirkan undang-undang
– Bertugas memberikan keadilan bagi warga negara
– Bertugas melindungi hak-hak individu
• Contoh lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus
Legislatif ;
– Bertugas membuat undang-undang
– Bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang
• Contoh lembaga legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Eksekutif ;
– Bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang
• Contoh lembaga eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya
Aktivis Kota Tangerang Saipul Basri alias Bung Marcel menilai bahwa pembangunan daerah yang sukses tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat,
“Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih aktif, merata dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” papar Marsel.
“Diskusi Publik ini adalam permulaan dan kedepannya akan dihadiri juga perwakilan-perwakilan dari Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif,” tutupnya.
