Tangerang,Poskota,Net-Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Nasional Kedaulatan Kelapa (ANKK) adalah bentuk perlawanan atas ketimpangan tata kelola komoditas kelapa yang makin hari makin dikuasai oleh kepentingan segelintir pemilik modal.
Ekspor kelapa bulat tanpa regulasi bukan hanya membuka jalan eksploitasi, tapi juga mencerminkan ketiadaan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, khususnya petani kelapa di daerah sentra produksi.
Padahal, kelapa bukan sekadar komoditas pertanian. Ia adalah simbol kedaulatan pangan dan ekonomi desa. Ketika negara gagal mengatur tata niaganya, yang terjadi adalah kerugian struktural terhadap produsen kecil, distorsi harga, dan ketimpangan akses pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu orator di lapangan menyampaikan “Negara tidak bisa lagi berlindung di balik dalih pasar bebas. Sebab, konstitusi telah secara tegas memberi mandat agar sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”Rabu 28 mei 2024.
Jelas dalam “Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mewajibkan negara melindungi harga dan akses pasar petani.
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku bagi produsen kecil dari praktik perdagangan yang eksploitatif.
Salah satu massa aksi M.Farhan dalam orasinya menyampaikan dengan lantang”Hari ini, kami tidak meminta negara untuk kasihan. Kami menuntut negara menunaikan tanggung jawabnya! Jangan lagi ada alasan! Kalau negara terus diam, berarti negara telah berpihak pada kapital, bukan pada rakyat!”
Hentikannya ekspor kelapa bulat tanpa regulasi melalui moratorium,jangan sampai negara lain yang merdeka kita sengsara akan langkah nya kelapa bulat.
“Tambahnya kerugikan yang di alami masyarat bukan hanya naik harga pasar kelapa bulat sampai 30.000 ribu,akan tetapi hari ini kita makan sayur,makan uduk tidak lagi terasa enak karena santen akan segera hilang”tegasnya.
Aliansi Nasional Kedaulatan kelapa menolak narasi bahwa “pasar akan mengatur semuanya.” Karena sejarah membuktikan, pasar tanpa kendali hanyalah alat eksploitasi yang sah di atas kertas. Negara harus hadir, berpihak, dan bertindak. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelindung rakyat dan penjamin kedaulatan ekonomi bangsa.
(FIQRI)
