Laporan : Daniel Apollo Hutabarat
KUPANG,poskota.net-Penyelenggaraan diskusi ilmiah pada selasa (21/01/20) oleh FGD (focus group disscuion) tiga pemangku kepentingan – tripartit plus (Pemerintah, P3MI, dan serikat buruh migran/LSM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola migrasi kerja yang aman dan adil serta berbasis gender sebagai implementasi UU No 18/2017.
FGD dibuka Kepala Dinas Ketenagakerjaan NTT dan dari ILO, serta dihadiri 38 partisipan dari instansi pemerintah (Disnaker, LTSA, BP2MI, Imigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, lurah desmigratif), satgas TPPO, satgas cargo, purna PMI, P2TP2A, P3MI – Apjati dan anggotanya, forum organisasi perempuan, LSM, akademisi, gereja, dan media massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa hal yang menarik dari hasil FGD hari ini, Pertama layanan mengenai pemeriksaan kesahatan ( medical check up ) masih banyak yang belum responsif gender. Terdapat kasus dimana P3MI diduga melakukan pelecehan seksusal dengan menyuruh CPMI membuka baju dan diperiksa oleh petugas bukan dokter.
Kedua, terdapat perbedaan definisi yang diduga tentang mekanisme pencegahan non prosedural oleh petugas bandara melalui operasi tangkap tangan. Menurut pihak imigrasi CPMI bukan di tangkap tapi di tunda keberangakatan.
Namun menurut para pemerhati buruh migran ini adalah “suatu tindak pelanggaran, diskriminatif dan tidak responsif gender” Ketiga, layanan perlindungan bagi PMI masih banyak kelemahan diantaranya SDM, Koordinasi yang belum optimal krn ego sektoral masih tinggi, perspektif gender maupun program responsif gender belum muncul di instansi2 pemerintah, kecuali di dinas pemberdayaan perempuan, padahal PMI perempuan mengalami banyak persoalan dan kerentanan baik dalam urusan pra-penempatan dan penempatan serta kendala kultural.
Sementara itu kepala BP3TKI yang dimintai tanggapannya menyampaikan pada media ini ” pada prinsipnya kegiatan itu positip dan permasalahan buruh migrant bukan hanya jadi kepentingan pemerintah saja tetapi hal itu menjadi kepentingan bersama bersama elemen masyarakat yang ada Kupang ” ujar Siwa ketika di hubungin redaksi media ini via handphonenya di jakarta.
