Laporan: Anton
PAPUA, POSKOTA.net – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan tema “Sinergisitas Pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan untuk mensukseskan Pemilu 2024” yang diselenggarakan, Senin (29/05/2023). Acara tersebut berlangsung dari pukul 10.10 WIB hingga 12.00 WIB di East Java Ballroom, The Westin Jakarta Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. C-22A, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dan dihadiri pula oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., serta Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir juga seluruh pejabat tinggi TNI-Polri dan Kemenkopolhukam RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, mengungkapkan bahwa peran lembaga negara dan institusi pemerintah harus ditujukan untuk menerapkan politik hukum guna mencapai tujuan negara, seperti melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia.
“Dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan, sinergisitas pemerintah sangat penting terutama dalam menyongsong Pemilihan Umum 2024. Keutuhan teritori dan ideologi menjadi tanggung jawab utama TNI-Polri, di mana TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum,” tutur Menkopolhukam.
Prof Mahfud menambahkan, beberapa isu penting yang dibahas dalam rakor ini antara lain Pemilihan Umum 2024, isu keamanan Papua, isu karhutla, isu PPHAM, dan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kestabilan politik, hukum, dan keamanan menjadi faktor penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu, oleh karena itu patuh terhadap undang-undang yang berlaku merupakan hal yang sangat diperlukan.
“Eskalasi kerawanan Pemilu 2024 juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi ini. Strategi mengatasi eskalasi kerawanan tahapan pemilu, pengamanan di daerah Papua dan Otonomi Baru saat pemilu, serta kerawanan distribusi logistik pemilu yang memiliki waktu singkat menjadi fokus pembahasan. Dalam hal ini, netralitas TNI-Polri dalam menghadapi pemilu merupakan aspek penting untuk menjaga kualitas demokrasi,” tambahnya.
Tak hanya itu, kondisi keamanan menjadi salah satu perhatian penting dalam rapat ini, termasuk penyandraan pilot Susi Air, pembunuhan masyarakat sipil, gangguan keamanan, dan pemekaran daerah dengan konsekuensi perluasan penanganan pemilu. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, strategi yang efisien dan efektif perlu diterapkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, kata Prof Mahfud, isu karhutla juga menjadi perhatian serius. Luas karhutla di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 43% dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap membutuhkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, isu hak asasi manusia juga menjadi fokus penting, karena dapat memengaruhi stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Tim PPHAM telah dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Dalam instruksi Presiden RI kepada Kapolri, langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus diambil, serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM bagi anggota Polri menjadi hal penting,” lanjutnya.
Di akhir rapat koordinasi, diumumkan bahwa pada akhir Juni 2023 akan diselenggarakan Kick Off Meeting Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat. Acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden, beberapa jajaran Menteri Kabinet, dan Duta Besar Negara sahabat, yang akan diselenggarakan di lokasi terjadinya peristiwa Rumoh Geudong di Pos Sattis Pidie, Provinsi Aceh.
“Kondisi politik, hukum, dan keamanan yang stabil sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Aparat keamanan perlu memberikan perhatian khusus terhadap daerah Papua dan daerah otonom baru untuk menjaga stabilitas keamanan guna menjamin kelancaran tahapan pemilu. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi karhutla yang dapat mengganggu pemilu di titik-titik tertentu,” ajaknya.
Dalam menghadapi tantangan di era digital, lanjut dikatakannya, penanganan isu hoaks di media sosial menjadi perhatian khusus. Tim yang terdiri dari TNI-Polri dan mitra kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait perlu mengoptimalkan koordinasi guna menjaga ruang digital dari penyebaran informasi yang tidak benar.
“Netralitas TNI-Polri dalam pemilu menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi. Hal ini memerlukan kesadaran akan netralitas dan tidak memiliki kepentingan dengan partai politik tertentu,” tandasnya.
Rapat koordinasi nasional dengan tema “Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Mensukseskan Pemilu 2024” ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta menjadikan pemilu tahun 2024 sukses. Dengan sinergi antara lembaga negara dan institusi pemerintah, diharapkan tujuan negara dalam melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia dapat tercapai dengan baik.
