- Laporan: JB Gultom
LABUHANBATU,poskota.net-Rapat paripurna DPRD Labuhanbatu dengan dihadiri Bupati menyetujui Ranperda menjadi Perda Kabupaten Labuhanbatu, pada rapat sidang paripurna dengar pendapat akhir yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Hj.Meika Riyanti Siregar, SH, Rabu (29/7/2020).
Fraksi – Fraksi DPRD Labuhanbatu yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Hanura ,Nasdem, Perindo, PAN, PBB, dalam pendapatnya menyetujui Ranperda menjadi perda, dengan dasar merupakan hakikat pencapaian demokrasi dan pembentukan produk hukum daerah, seluruh fraksi meminta agar bupati melakukan pengawasan kepada OPD untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama melalui perpajakan.
Ketua fraksi PDI Perjuangan Ir. Sujarwo dalam pembacaan pendapat akhirnya, salah satunya menyoroti banjir yang sering terjadi di enam desa di Kecamatan Panai Hulu, bahwa ketika hujan turun satu jam saja maka aliran draenase sudah tidak mampu menampung debit air hujan dan mengakibatkan banjir, keluhan masyarakat harus ditanggapi serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada enam desa di kecamatan Panai Hulu sering banjir, padahal turunnya hujan tidak lama hanya satu jam air sudah meluap, inilah keluhan masyarakat agar pihak pemerintah menanggapi ini serius dengan memperbaiki draenase”, ujarnya ketika dikonfirmasi awak media poskota.net
“Kemudian di kecamatan Rantau Utara , kel.Binaraga di Jl. Sei tawar Gg. Subur, juga di Aek Matio Lingkungan Talsim, hal yang sama (banjir) juga sering terjadi, keluhan masyarakat ini berulang kali kita sampaikan, tapi tetap saja belum direalisasikan, makanya kita mau ditahun ini bisa dilaksanakan”, lanjut Jarwo dalam paparannya.
Masih Jarwo, “kita juga himbau pembayaran tunjangan seperti TPP atau kesra bagi ASN jangan telat lagi, tentang gaji atau kesejahteraan non ASN baik dibidang kesehatan, pendidikan yang telah diatur dalam perbup bersumber dari APBD Kab. Labuhanbatu untuk segera dibayarkan dan diselesaikan”, tegas Jarwo.
Dalam sambutanya Bupati menyampaikan, “setelah melakukan pembahasan bersama melalui komisi- komisi DPRD dengan Operasi Perangkat Daerah Kab. Labuhanbatu beserta tim anggaran pemerintah, sebagaimana telah kita ketahui bersama melalui pimpinan Ketua Dewan telah menyetujui Ranperda yang kita ajukan untuk menjadi Perda dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Labuhanbatu tahun 2019, dan selanjutnya dokumen dimaksud akan di sampaikan ke provinsi untuk di lakukan evaluasi dan selanjutnya di tetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Dengan persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 berarti kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda pengelolaan keuangan daerah Labuhanbatu pada tahun 2019.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini melalui ketua DPRD Labuhanbatu saya ucapkan terimakasih kepada DPRD Labuhanbatu secara khusus kepada badan anggaran, komisi-komisi dan Fraksi – Fraksi yang telah memberikan saran dan masukan atas penyelesaian atas penyelesaian Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019, tentunya ini menjadi petunjuk evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik kedepanya.
Demikianlah sambutan yang kami sampaikan dengan harapan agar kerjasama antara legislatif dan eksekutif yang telah terbina dengan baik selama ini dapat di tingkatkan pada masa-masa yang akan datang sehingga kita mampu memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat yang kita cintai.” ucap Bupati Labuhanbatu dalam pembacaan tanggapannya.
Kemudian Bupati menandatangani hasil laporan dan diikuti Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Hj.Meika Riyanti Siregar, SH dan para wakil ketua DPRD.
Sidang paripurna juga dihadiri kepala – kepala OPD dan para staf ahli, Asisten, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
