LANGKAT-poskota.net
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa daerah menuju arah yang lebih baik.
Namun, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat untuk menggelar debat dan penyampaian visi-misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat di luar wilayah kabupaten menimbulkan pertanyaan besar.
Mengapa kegiatan yang begitu krusial bagi warga Langkat ini harus digelar di kota lain, seperti Medan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, Kabupaten Langkat memiliki berbagai fasilitas yang cukup memadai untuk acara semacam ini, seperti gedung DPRD atau fasilitas pemerintah lainnya.
Selain menekan biaya, pelaksanaan debat di Langkat akan lebih melibatkan masyarakat lokal dan mempererat keterlibatan mereka dalam proses demokrasi ini.
Dari sisi anggaran, keputusan untuk menyewa gedung di luar daerah, seperti hotel-hotel di Medan, tampaknya tidak bijak.
Uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut akan lebih baik jika disalurkan ke fasilitas lokal.
Dengan mengadakan debat di Langkat, anggaran yang dihabiskan juga akan memberi manfaat langsung bagi pemerintah daerah. Ini adalah bentuk efisiensi dan mendukung ekonomi lokal.
Ketika dana publik disalurkan untuk menyewa gedung di luar daerah, yang diuntungkan adalah pemerintah kota lain, bukan masyarakat Langkat sendiri.
Tak dapat disangkal, besarnya anggaran yang dikelola KPU Langkat untuk Pilkada ini mungkin telah membuat lembaga tersebut lupa diri.
Seolah-olah uang rakyat bisa dihambur-hamburkan begitu saja tanpa pertimbangan matang.
Ketika KPU lebih memilih menyelenggarakan acara penting di luar daerah dengan biaya besar, publik patut mempertanyakan
Apakah tidak ada upaya untuk lebih hemat dan cermat dalam penggunaan anggaran?
Seharusnya, setiap rupiah yang diambil dari kantong rakyat digunakan sebijak mungkin dan dikembalikan dalam bentuk manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain soal anggaran, pentingnya debat dan penyampaian visi-misi ini diadakan di Langkat juga berhubungan langsung dengan keterlibatan publik.
Di tempat asal, masyarakat akan lebih mudah hadir, mendengar, dan memahami program-program yang ditawarkan oleh para calon.
Ini kesempatan emas bagi warga Langkat untuk menyerap informasi secara langsung dari calon pemimpin mereka.
Menggelar debat di luar Langkat justru mengurangi keterlibatan langsung masyarakat, seolah-olah proses ini jauh dari jangkauan publik.
KPU Langkat harus mempertimbangkan kembali langkah-langkah mereka.
Pilkada adalah hak setiap warga, dan setiap elemen dari proses ini harus mendukung akses penuh masyarakat terhadap informasi dan debat yang disajikan oleh para calon.
Mari kita utamakan kepentingan masyarakat Langkat di atas alasan-alasan teknis yang sebenarnya bisa diatasi dengan kebijakan yang lebih bijak dan inklusif.
Jika kita ingin demokrasi yang benar-benar partisipatif, mari mulai dengan melibatkan masyarakat di setiap langkah penting dalam prosesnya.
Debat Paslon Bupati Langkat harusnya digelar di Langkat, untuk Langkat. (JP)
