Payakumbuh Wujudkan Layanan Prima Melalui Mal Pelayanan Publik — poskota.net
instagram youtube
logo

Payakumbuh Wujudkan Layanan Prima Melalui Mal Pelayanan Publik

Rabu, 18 Desember 2019 - 12:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Sumurung Silitonga

PAYAKUMBUH,poskota.net-  Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, baru saja melakukan _soft launching_ Mal Pelayanan Publik (MPP).

Berdirinya MPP di Kota Payakumbuh menandakan komitmen pemkot untuk mewujudkan pelayanan prima, yang seiring dengan perkembangan digital. Beroperasinya pusat pelayanan modern ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Payakumbuh ke-49.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Birokrasi) selaku salah satu pembuat kebijakan pelayanan publik, mengapresiasi langkah Pemkot Payakumbuh atas berdirinya MPP ini.

“Masyarakat Kota Payakumbuh memiliki alternatif baru untuk mendapatkan pelayanan dengan cara yang berbeda, yaitu pelayanan yang lebih mudah, sederhana, dan terjangkau,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Noviana Andrina, saat _soft launching_ MPP Kota Payakumbuh, Selasa (17/12/2019).

Diharapkan, cita-cita kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis layanan di satu tempat, terwujud melalui konsep MPP. Tugas birokrasi adalah _making delivered_, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Noviana, reformasi birokrasi berkontribusi pada kondisi perekonomian yang stabil, menimbulkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bahkan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

Masyarakat hendaknya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pengguna layanan, melainkan sebagai pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk menentukan arah kebijakan pelayanan publik untuk kemajuan bersama.

“Perspektif pelayanan publik harus kita arahkan pada terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global,” imbuh Noviana.

MPP Payakumbuh terdiri dari 17 instansi pelayanan yang melayani 167 jenis layanan. Rencananya, _grand launching_ MPP kedua di Sumatra Barat itu dilakukan pada April 2020.

Dengan ragam jenis layanan itu, tentu akan memudahkan masyarakat karena tidak perlu berpindah tempat untuk mengurus lebih dari satu layanan. Memasuki era revolusi industri 4.0, pelayanan MPP diharapkan dapat memanfaatkan sistem IT secara optimal sehingga dapat mewujudkan _smart governance_.

Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk mampu membaca harapan masyarakat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Hal tersebut dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga mampu meningkatkan kepuasan bahkan kebahagiaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Noviana, di hadapan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan jajarannya.

Perlu diketahui, MPP Payakumbuh adalah MPP ke-17 yang ada di Indonesia. Kementerian PANRB melihat bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat MPP di daerahnya masing-masing.

Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Perkembangan MPP tak terlepas dari inovasi yang diciptakan oleh penyelenggaranya.

Kehadiran inovasi yang digabungkan dengan teknologi, memungkinkan pemerintah untuk mempercepat perbaikan pelayanan publiknya.

“Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan, inovasi adalah budaya,” tutup Noviana, menirukan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Berita Terkait

Diduga Langgar K3, Proyek Wisma Haji Cipondoh Harus Distop
Semangat Merdeka di Alam Terbuka, Camplis 2025 KJK Tangerang Raya Sukses Digelar
Peredaran Toko Obat Jenis G di Kabupaten Tangerang Makin Marak.
Belum Miliki Fire System Yang Memadai, BPN Berharap Dapat Hibah dari Pemkot Depok
Sayap Partai Gerindra, Gema Sadhana Resmi Dideklarasikan di Banten: Perkuat Perjuangan Minoritas dan Kebangsaan
*212 Jamaah Haji Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Tiba di Tanah Air Dalam Keadaan Sehat Walafiat*
Bentuk Kader Militan PKB Gelar Dikbar Panji Bangsa
SPMB Banten 2025 Dikeluhkan Warga, Posko PWI Tangerang Kebanjiran Aduan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 18:13 WIB

Tabayun di Sekretariat Daerah Akhiri Perselisihan Wartawan dan ASN DPRD Kabupaten Tangerang

Minggu, 28 September 2025 - 19:57 WIB

Camat Mauk Resmikan PIK 2 CUP U-40, 12 Tim Desa dan Kelurahan Ikut Bertanding

Sabtu, 27 September 2025 - 18:44 WIB

Program Magister Institut Binamadani Indonesia Angkat Isu Strategis Pengelolaan Haji dalam Stadium General 2025

Jumat, 26 September 2025 - 23:38 WIB

Kaksubak Kementerian Agama Kota Tangerang Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar, Laporkan Jika Ada Temuan

Kamis, 25 September 2025 - 18:19 WIB

Pemkot Tangerang Tegaskan Tidak Ada Dasar Hukum Klaim Pembayaran Rp17 Miliar

Kamis, 25 September 2025 - 15:14 WIB

Pelayanan RS Sari Asih Sangiang : Transparansi Kapasitas dan Etika Securiti Dipertanyakan warga

Rabu, 24 September 2025 - 18:18 WIB

PWI Banten Tunjuk Sri Mulyo Jadi Plt Ketua PWI Kabupaten Tangerang

Senin, 22 September 2025 - 08:48 WIB

Transparansi Dipertanyakan, Warga Desa Rancalabuh Terkendala Pencairan PKH

Berita Terbaru

Berita Daerah

Kakanwil Kemenag Banten, Dampingi Kafilah MQKN dan MQKI di Makassar

Kamis, 2 Okt 2025 - 18:15 WIB

Nasional

Vietnam Adopsi LKLB Indonesia untuk Jaga Harmoni Masyarakat

Kamis, 2 Okt 2025 - 17:56 WIB