Laporan : Daniel Apollo Hutabarat
BEKASI,poskota- Diduga pelaksaanaan program kotaku dari Kementerian PUPR Tambun Selatan mengundang banyak pertanyaan bagi masyakat.
Berawal adanya cekcok warga masyarakat kampung kobak Rt 07 dalam menerima pembangunan yang saat itu lagi dilaksanakan pada 2 minggu terakhir pada bulan lalu
penyebabnya warga tidak terima hasil pembangunan drainase yang dilaksanakan karna diduga asal jadi tanpa plang proyek dan tidak ada pengawasan sehingga tidak sesuai dengan harapan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang ketika itu di sampaikanya pada media ini ujar junaedi ketua Rt seolah komplin ” sebab proyek adalah ikut dalam musrembang kami dan kami tidak di libatkan “.
Pandangan Jhonly Nahampun ketua umum LAMI menangapi hal itu kepada media poskotanet bahwa program kotaku padat karya tunai PURP menganggarkan Rp.318,3 Miliyar diIndonesia termasuk Jawa Barat.
“Pelaksanaannya untuk infrakstruktur dan dilaksanakan secara sinergi melalui pemda dan kelompok masyarakat” ujarnya ketika di kompirmasikan pada pihak terkait.
Hendra, salah seorang kasie yang membidangi program kotaku itu menjawab pertanyaan media ini dan mengatakan kotaku adalah program langsung dari pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, yang ditujukan kepada daerah daerah yang ada di Indonesia.
Terkait pada program kotaku pada kecamatan Tambun selatan, kami hanya mengetahui saja sedang kan teknisnya mulai penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan kita tidak dilibatkan dan saya baru pejabat PLT,
“Perlu koordinasi pada pejabat yang lama untuk menjawab lebih lanjut pertanyaan Pers ” pungkarnya
Disisi yang berbeda Statemen Ketua DPC AWI ( Aliasi Wartawan Indonesia) Irwan. A menegaskan kalau memang ada temuan, program kotaku dalam bentuk infrastrukur namun di kerjakan asal jadi dan dikecam masyarakat, tuntunya itu menjadi tanggung jawab stekholder dan dinas terkait dan wajib untuk di tindak lanjuti dan bila permain kotor para oknum yang terlibat di proyek tersebut dan masuk dalam unsur korupsi atau merugikan negara tentu.
“Kami dari AWI akan segera melakukan pelaporan setelah kami terima data akurat hasil penelusan ( investigasi) media dan LSM,” tegas Irwan pada poskota.net ini.
