Laporan: Ahmad Sahroni.
BANYUWANGI,poskota.net – PT Bumi Suksesindo (PT BSI) sepertinya sudah jengah dengan berbagai tudingan miring. Terbukti, perusahaan tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, kini bereaksi.
Hari ini, Sabtu (11/4/2020), mereka berkirim surat pada Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), atas pemberitaan berjudul ‘Jokowi Didesak Tegur Kapolri Stop Sudutkan Pejuang Lingkungan’ yang diunggah oleh media online CNNIndonesia.com, pada Kamis, 9 April 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, sebelumnya manajemen anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk ini cenderung diam, mengalah dan menyerahkan permasalahan yang timbul kepada pihak berwenang.
Disebutkan, PT BSI menilai apa yang disampaikan Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Nasional, Wahyu A Perdana, selaku narasumber, hanya berisi dusta atau bertolak belakang dengan fakta dilapangan.
“Dalam pemberitaan disebutkan ; Kasus ketiga adalah penutupan tenda perjuangan Tumpangpitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada 27 Maret 2020, pihak kepolisian melakukan intimidasi dan membubarkan paksa aksi damai petani Tumpangpitu yang menolak perluasan area PT BSI. Akibat tindakan ini, beberapa warga mengalami luka berat di kepala,” ucap Senior Manager Eksternal Affairs PT BSI, Sudarmono, membacakan penggalan narasi pemberitaan CNNIndonesia.com, Sabtu (11/4/2020).
Faktanya, masih Sudarmono, apa yang tertuang dalam pemberitaan tentang kejadian Jumat, 27 Maret 2020 bukanlah perobohan tenda. Melainkan aksi anarkis Kelompok Tolak Tambang (Poktolak) terhadap rumah dan harta benda karyawan, pekerja dan warga masyarakat yang dianggap mendukung operasi tambang PT BSI di Tujuh Bukit. Dia juga membantah jika Poktolak adalah para petani Tumpang Pitu.
“Para penggagas tenda biru diujung Dusun Pancer dan juga massa yang melakukan penghadangan logistik perusahaan dan berujung tindakan anarki serta perusakan, umumnya berprofesi sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), nelayan, juragan ikan, pengelola homestay ilegal dan rentenir,” tegas Sudarmono.
Ditegaskan, dalam kejadian tersebut justru masyarakat yang dianggap mendukung operasi tambang PT BSI yang jadi korban. Tercatat 60 unit kendaraan bermotor roda dua, termasuk milik wartawan yang sedang meliput, menjadi sasaran perusakan Poktolak. Termasuk 2 unit kendaraan roda empat, 13 rumah tinggal, dan 1 tempat usaha milik warga.
“Bahkan ada seorang anak kecil yang luka bocor bagian kepala akibat terkena lemparan batu massa Poktolak,” cetusnya.
Berikut ini adalah isi surat cinta PT BSI yang ditujukan kepada Eksekutif Nasional WALHI dan CNN Indonesia :
Kepada,
Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Jalan Tegal Parang Utara No. 14
Jakarta Selatan
12790
Perihal : Simpati dan Empati Terhadap Kampanye Dusta Walhi Nasional
Salam,
CNN Indonesia, Kamis, 9 April 2020, menurunkan berita ‘Jokowi Didesak Tegur Kapolri Stop Sudutkan Pejuang Lingkungan’ dengan Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Nasional, Wahyu A Perdana, sebagai sumber utama dan satu-satunya. Dari struktur berita dan kutipan-kutipan langsung yang dicantumkan, tegas mengesankan Manajer Kampanye Walhi Nasional ini adalah juru bicara Koalisi Pembela Hak Asasi manusia (HAM) yang dipublikasi CNN Indonesia sebagai pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo.
Dalam pemberitaan disebutkan: Kasus ketiga adalah penutupan tenda perjuangan
Tumpangpitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada 27 Maret 2020, pihak kepolisian melakukan intimidasi dan membubarkan paksa aksi damai petani Tumpangpitu yang menolak perluasan area PT BSI. Akibat tindakan ini, beberapa warga mengalami luka berat di kepala. Pemberitaan di atas, pada Sabtu, 11 Maret 2020, tidak dikoreksi dan hanya dilengkapi penjelasan dari Tom Malik, Corporate Communications PT Merdeka Copper Gold (MCG) Tbk (yang menjadi induk BSI).
PT Bumi Suksesindo (BSI), pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Emas dan Pengikutnya No. 188/547/KEP/429.011/2012; serta Obyek Vital Nasional (Obvitnas) sesuai Kepmen ESDM No. 651 /30/MEM/2016, yang mengoperasikan Tambang Tujuh Bukit di Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang menjadi salah satu pihak dan objek kampanye dalam pemberitaan CNN itu, menyampaikan apreasiasi sekaligus keterkejutan dan kekaguman terhadap Manajer Kampanye Walhi Nasional.
Kami mengapresiasi pernyataan Manajer Kampanye Walhi Nasional karena penegakan dan pembelaan HAM sejalan dengan prinsip, etika, norma, serta praktik bisnis dan operasi BSI. Namun, kami juga terkejut dan kagum karena Walhi Nasional sangat berani sekaligus gegabah mempublikasi tuduhan yang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.
Surat ini adalah simpati dan empati kami terhadap Walhi Nasional yang secara terbuka dan terang-terangan mengorbankan reputasi dan kredibilitasnya.
Faktanya, peristiwa yang dikampanyekan Saudara Wahyu A Perdana, yakni kejadian pada Jumat, 27 Maret 2020, bukanlah perobohan tenda, melainkan aksi anarkis Kelompok Tolak Tambang (Poktolak) terhadap rumah dan harta benda karyawan, pekerja, dan warga masyarakat yang dianggap mendukung operasi tambang BSI di Tujuh Bukit.
Kejadian diawali Kamis, 26 Maret 2020, pukul 21.00 WIB, saat sekitar 50 orang massa Poktolak menghadang kendaraan logistik BSI di pertigaan Lohwi, tak jauh dari Kantor Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Penghadangan ini, pada Jumat sore, 27 Maret 2020, kemudian dibuka oleh aparat Polresta Banyuwangi.
Setelah polisi membubarkan diri, massa Poktolak yang tak puas karena penghadangannya dibuka, berubah anarkis dan mengintimidasi karyawan BSI yang kebetulan melintas. Seorang karyawan BSI cedera karena ditendang jatuh dari sepeda motornya.
Peristiwa itu memicu kemarahan pekerja BSI dan warga sekitar, yang kemudian melakukan perlawanan. Polisi akhirnya kembali ke lokasi penghadangan, mengumpulkan pekerja BSI dan warga masyarakat yang dianggap mendukung tambang, yang jumlahnya sudah mencapai 130 orang, lalu mengawal dan membawa mereka ke Kantor External Affairs (EA) BSI. Pekerja dan warga masyarakat ini diperintahkan dan dijaga agar tidak melakukan tindakan balasan ke massa Poktolak.
Yang terjadi selanjutnya, malam harinya, Sabtu, 28 Maret 2020, sekitar pukul 00.00 WIB, massa Poktolak yang berkumpul di tenda yang dibangun tak jauh dari gerbang Dusun Pancer, melakukan penyerangan ke Dusun Pancer.
Sasarannya adalah rumah dan harta benda pekerja BSI dan warga yang dianggap mendukung tambang, yang penghuni laki-lakinya sedang dikumpulkan oleh polisi di Kantor EA BSI.
Sebagian massa Poktolak juga melakukan perusakan kendaraan pekerja dan warga yang dianggap mendukung tambang, yang ditinggalkan atas perintah aparat kepolisian di sekitar Kantor Desa Sumberagung.
Akibat tindakan anarkis Poktolak itu, 60 unit kendaraan bermotor roda dua (termasuk milik wartawan yang sedang meliput), 2 unit kendaraan roda empat, 13 rumah tinggal, dan 1 tempat usaha milik pekerja BSI dan warga yang dianggap mendukung tambang, rusak. Dalam kejadian ini seorang anak juga menjadi korban pelemparan batu oleh massa Poktolak.
BSI juga mencermati, Manajer Kampanye Walhi Nasional dan CNN Indonesia tegas menyatakan massa Poktolak adalah para petani Tumpang Pitu. Faktanya, para penggagas tenda biru di ujung Dusun Pancer (tokoh-tokoh Poktolak maupun anggotanya) dan juga massa yang melakukan penghadangan logistik Perusahaan yang berujung tindakan anarki dan perusakan, umumnya berprofesi penambang emas tanpa izin (PETI), nelayan, juragan ikan, pengelola homestay ilegal, dan rentenir.
Kampanye Walhi Nasional, dengan fakta yang diputarbalikkan dan dukungan data palsu, yang lalu dipublikasi CNN Indonesia dengan standar etika dan profesionalisme jurnalistik yang amat rendah, sungguh-sungguh mengundang keprihatinan kami.
Dua lembaga/institusi yang semestinya memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi, tampak sengaja mencemarkan diri dengan praktik-praktik tercela yang justru selama ini langsung atau tidak diharamkan oleh Walhi dan
CNN Indonesia.
Tindakan anarki Poktolak pada Jumat, 27 Maret 2020, itu juga bukan yang pertama. Sejak Oktober 2019, saat BSI memulai eksplorasi di wilayah IUP-nya di Lompongan, kelompok ini terus-menerus mengganggu dengan berbagai tindakan dan pelanggaran hukum.
Sejauh ini, reaksi BSI, karyawan/ pekerjanya, serta warga yang dianggap mendukung tambang, adalah menyerahkan penegakan dan penindakan hukum ke aparat berwenang.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi, surat ini adalah bentuk simpati dan empati BSI terhadap reputasi dan kredibilitas Walhi. Terima kasih atas perhatiannya.
Untuk diketahui, selain ke Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), surat resmi PT BSI ini juga ditembuskan ke Redaksi CNN Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Banyuwangi.
