Laporan : Johannes Hutagaol
BEKASI,poskota.net- Kepala Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Irjen Pol Istiono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana melakukan tinjauan ke Pos Pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2020 di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4/2020) sore.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono datang lebih dahulu langsung masuk ke dalam pos pengamanan tersebut. Tak lama menyusul Kapolda Metro Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di dalam pos ada Kapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507 Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto beserta jajarannya, mereka membahas evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bekasi dan juga titik penyekatan larangan mudik.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam keterangannya mengatakan secara nasional, sebanyak 9.333 kendaraan mudik putar balik selama operasi Ketupat Jaya 2020.
Diketahui, data ribuan kendaraan hendak mudik putar balik tersebut terhitung selama empat hari pemberlakuan penyekatan mudik secara nasional.
Kegiatan penyekatan mudik nasional ini, diketahui diberlakukan dari wilayah Palembang hingga Jawa Timur, baik roda empat maupun roda dua.
“Secara nasional keseluruhan dari Lampung hingga Jawa Timur sampai hari ke empat 9.333 yang sudah diputar balik,” ujar Istiono, ke awak media
Istiono mengungkapkan upaya penyekatan mudik yang dilakukan berjalan efektif, hal itu dikarenakan kendaraan yang kedapatan hendak mudik mulai berkurang tak seperti pada hari pertama dan kedua.
“Cek poin yang sudah dibangun semua berjalan efektif. Indikasi mereka yang mudik ini dari hari ke hari sudah mulai menurun,” imbuh dia.
Kata Istiono belum ada sanksi yang diberikan bagi mereka yang nekat mudik.Bahkan kemungkinan besar para pengendara hanya disuruh putar balik saja, apalagi, penyekatan larangan mudik ini masuk dalam Operasi Ketupat yang penegakkan hukumnya dilakukan secara persuasif.
“Itu sudah sanksi (putar balik) karena jauh-jauh berangkat diputar balikkan, kalau bandel lagi malah kena sanksi sosial dari masyarakat, makanya saya harap kesadaran masyarakat untuk mencegah Covid-19 secara patuhi aturan tidak mudik,” bebernya.
Istiono pun menanggapi mengenai banyaknya alasan pemudik, baik itu beralasan tak ada pekerjaan hingga takut kelaparan.
Namun Istiono menegaskan, kepolisian menyisir dan mendatanya agar mereka mendapatkan bantuan sosial.
Selain semua kepala daerah wajib memastikan warganya baik ber KTP setempat maupu luar daerah agar mendapatkan bantuan.
“Semua lagi disisir, masyarakat yang tidak punya pekerjaan mapun yang tak dapat bantuan sosial, Polri menyisir, di wilayah-wilayah paling ujung, di Polres Polri menyiapkan 25 ton beras di sana bagi masyarakat yang kelaparan Polri akan aktif memberikan bantuan,” tutur dia.
Istiono juga memberikan apresiasi terhadap jajaran Kepolisian, TNI dan pemerintah daerah yang telah kerja keras menjalankan PSBB maupun peyekatan mudik ini.
Diharapkan, semua aparat dibarengi dengan kepatuhan dan kedisiplinan warga terhadap aturan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19.” Tutup dia.
