Laporan : DMZ
JAKARTA,poskota.net- Program bantuan Pemerintah tahap pertama kepada masyarakat terkena dampak covid-19 menyisakan banyak permasalahan, salah satunya karena permasalahan data dan ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana desa dialih fungsikan untuk pengadaan sembako, sehingga terjadi carut marut dalam pendistribusiaannya.
Banyak para pihak yang menyalahkan kinerja Pemerintah Pusat maupun Daerah, tapi tidak bagi Relawan Sedulur Jokowi. Relawan ini justru all out membantu menutupi kelemahan Program Pemerintah dalam pendistribusikan bantuan sembako pada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Prof. Paiman Raharjo Ketua Umum Sedulur Jokowi saat ditemui wartawan majalah CEO di sela-sela membagikan sembako bagi tukang ojek pangkalan yang tidak tersentuh bantuan Pemerintah mengatakan bahwa, Kebijakan Pemerintah dalam menangani dampak covid-19 harus di dukung oleh semua pihak.
“Kita tidak cukup mengritik atau menyalahkan Pemerintah karena tidak merata dalam distribusi bantuan, tapi sumbang sih apa yang bisa kita Darma baktikan untuk Bangsa dan negara ini,” terangnya.
Walau kami ini tidak masuk dalam jajaran Pemerintah, tapi sebagai relawan dan warga negara punya kewajiban bela negara saat situasi genting dan darurat seperti sekarang ini.
“Maka tanpa basa basi dan menunggu, relawan Sedulur Jokowi cepat bergerak menbantu Pemerintah dengan menyisir masyarakat yang luput dari bantuan Pemerintah untuk diberikan paket sembako hasil swadaya dan gotong royong dari para relawan,” tutur Paiman, di Jakarta, minggu, (10/5/2020).
Di tempat lain menurut Ibu Diana Koordinator aksi di wilayah matraman, Jakarta Timur saat ditemui wartawan majalah CEO mengatakan bahwa , Sedulur Jokowi tak kenal lelah door to door membagikan paket sembako ke rumah warga yang terkena dampak covid-19.
Sedulur Jokowi menyisir warga perantau khususnya yang tidak tersentuh program bantuan dari Pemerintah. Di wilayah Utan kayu utara, Matraman dan sekelilingnya masih banyak warga yang tidak terdata, padahal kehidupannya sangat memprihatinkan.
Dina berharap, ke depannya agar dalam pendataan warga yang memperoleh bantuan dari Pemerintah melibatkan Rt/Rw sehingga data akurat , jangan mengunakan data lama, jelas dina menutup pembicaraannya.
