Keterangan poto : KABUPATEN TANGERANG JADI PERCONTOHAN HUTAN TOWER
Laporan : Team
Kabupaten Tangerang,poskota.net — Lemahnya penegakan hukum terkait pembangunan menara tower telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Tangerang sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Yang sudah melebihi batas maksimun yang seharusnya hanya 1500 tower, baik tower yang proyektor tunggal maupun tower bersama satu menara trepole.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan menjamurnya pembangunan tower ini maka Kabupaten Tangerang mendapat julukan baru menjadi” bebas hambatan membangun tower tanpa ijin ”, dan ini selalu menimbulkan polemik yang tak kunjung selesai.
Pasalnya pembangunan tower telekomunikasi yang ada di Kampung Panca Pinang RT18 RW 05 Desa Ciradak kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ini tidak sesuai degan pedoman pada Peraturan
Daerah (Perda) No. 37 Tahun 2011, tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, para pelaku usaha dan pemerintah,” ujar guntur hutabatat selaku ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat LSM GARUDA NASIONAL
Setiap menara telekomunikasi bersama wajib di lengkapi dengan identitas
– nama pemilik menara telekomunikasi.
– lokasi menara
– tinggi menara
– Nama kontraktor
– beban maksimum menara dan…
– nomor ijin mendirikan bangunan /PBG
Menurutnya, Bupati Tangerang harus menindak tegas para pelaku usaha (pemilik tower – red) yang ada di Kamp Gurudug desa mekar jaya kecamatan sepatan Kabupaten Tangerang dengan tidak mengindahkan peraturan yang ada, harus diberi peringatan keras dan berlanjut kepembongkaran pembangunan menara tower.
Contohnya, salahsatu tower telekomunikasi yang berada di kamp.Panca Pinang RT 18 RW 05 Desa Ciradak Kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang. proses pembangunannya berjalan terus pada hal tower tersebut sudah di segel pengerjaan jalan terus.
Tetapi hingga saat ini pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang via bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) belum ada tuguran kepihak menara tower akan tetapi proses Pembangunannya terus berlanjut.
Seharusnya Satpol pp harus bertindak keras menyetop bangunan yang sudah disegel jangan ada lagi pembiaran pekerjaan jalan terus buat apa di pasang papan segel apa itu hanya pormalitas untuk mengelabui Awak media?.pemasangan pondasi dan pagar yang belum serta pemasangan providernya. Lantas,Apa arti segel itu ?kemana pengawasan dari tim penegakan perda yakni Satpol PP di mana berada???.
Untuk pihak Satpol PP seharusnya hal ini tidak boleh terjadi , Satpol PP bisa melakukan pembongkaran menara tower tersebut karena hingga sampai saat ini pihak perusahaan belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi (SKZMT), Surat Kelayakan Konstruksi Menara Telekomunikasi SKKMT) yang semuanya dari DPMPTSP, serta surat rekomendasi dari Dinas Kominfo.
Tower yang tidak masuk dalam zonasi harus di tertibkan. Bupati bisa perintahkan Satpol PP untuk melakukan penertiban dan mengarah kepembongkaran.
