Laporan : Erwin
Jakarta barat, Poskota.net – Sudah memasuki bulan kedua, sejak arus lebaran usai namun terminal bayangan masih tetap exis dan tidak ada penindakan oleh Sudin Perhubungan Jakarta barat. Bahkan kini semakin menjamur, disinyalir sarat dengan praktek pungutan dengan istilah “Setor” yang di duga mengalir ke kantong oknum pejabat perhubungan di wilayah Jakarta barat.
Terminal bayangan masih terlihat marak di kota administrasi Jakarta barat. Dari hasil penelusuran awak media, didapati mobil mobil Bis sedang beraktifitas di daerah Latumenten Kec. Kropet, Jembatan Gantung Jl. Daan Mogot, serta Jl. Lingkar luar barat Outeringrod Kamal, di samping Pos Lalulintas Kalideres dan juga di Terminal Type B Grogol, dengan PO Sumatera dan Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati sudah dilakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan antara pengelolah terminal resmi, seperti Paguyuban Terminal Kali Deres (PTK) dengan pihak Sudin perhubungan Jakarta barat, namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Kasudin untuk menutup terminal bayangan yang kian menjamur.
“Sampai sekarang tidak dilakukan penindakan dan seolah dibiarkan oleh Sudin perhubungan Jakarta barat. Jangan tutup mata lah, efeknya kan, kita yang pengelola Bis di terminal resmi terkena imbas nya, padahal kita bayar retribusi dan itu masuk ke pendapatan asli daerah kota admistrasi Jakarta barat,” kata Alfian’ Tamin, atau yang akrab disapa pak Copy kepada wartawan (23/06/2022).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)telah melarang pengoperasian bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di terminal bayangan. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Kemenhub) nomor 15 Tahun 2019, tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
Meski demikian, larangan tersebut nampaknya tidak di indahkan oleh pengelola angkutan AKAP dan AKDP di sejumlah tempat di wilayah kota administrasi Jakarta barat, dan ditambah lagi pihak Sudin Perhubungan seakan tutup mata membuat pengelolah terminal bayangan makin membusung dada.
Menteri Perhubungan Budi Setiyadi, dirinya telah memerintahkan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub ‘Pudji Hartanto Iskandar’ untuk menutup terminal bayangan. Pasalnya, dengan adanya terminal bayangan merupakan salah satu faktor penghambat para pengusaha oto Bus tidak mau lagi menempati terminal tersebut. Seperti Terminal terpadu Kalideres di wilayah Jakarta Barat, yang seharusnya tempat mereka menaikkan dan menurunkan penumpang.
Alfian’ Tamin, dengan tegas mengatakan,” pihak nya dalam waktu dekat ini akan segera membuat laporan resmi ke Aparat penegak hukum (APH) apabila Sudin perhubungan tidak segera melakukan tindakan untuk menutup setiap terminal bayangan di Jakarta barat. Menurut Alfian’, selain merugikan pihak pengelola yang resmi di terminal kalideres saat ini, pasti nya juga merugikan pemerintah sendiri. Karena para pengelolah terminal bayangan tersebut tidak ada retribusi ke pemerintah(PAD) tapi masuk ke kantong oknum.
Sementara saat di konfirmasi terhadap Kepala Sudin perhubungan ‘Muslim’ dirinya lebih memilih diam dan tidak memberikan respon. Padahal sudah dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp di nomor 0857 7267 77xx. Hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban yang diberikan oleh pihak Sudin Perhubungan.
