Dalan rangia kegiatan lanjutan rangkain kunjungan kerja Menkopolhukam setelah dari NTB , Bertempat di Hotel Rimba Papua, kabupaten Timika Wakapolri hadir bersama Mahfud MD, Tito Karnavian, Kasum TNI dan rombongan. kegiatan ini merupakan lanjutan rangkain kunjungan kerja Menkopolhukam setelah dari NT. Kehadiran kali ini untuk mbahas poin poin berikut
Mahfud MD berterimakasih untuk kinerja TNI Polri di Papua. Ia berharap penanganan covid19 juga tetap perhatikan sektor lainnya. Mahfud juga menekankan bahwa bangsa ini Sangat berkomitmen utk Melindungi segenap Bangsa & Seluruh tumpah darah Indonesia. Mahfud menambahkan adanya info dari Menlu bhw RI sedang dipancing dgn issue ; seputar pelanggaran HAM Dan perusakan lingkungan.
Ditimpali mendagri, tito karnavian, bahwa akar masalah utama di Papua adalah kesejahteraan, sehingga saat ini menjadi separatisme. Solusi atau Strategi penanganannya yaitu; Jangka panjang adalah Kesejahteraan, sedangkan Jangka Pendek melanjutkan Otsus*.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito juga menjelaskan adanya 4 gerakan yg perlu diantisipasi yaitui: politik, aksi senjata, diplomasi dan propaganda.
Keputusan Otsus ini berakhir Bulan Nov 2021, maka perlu dipahami jajaran TNI Polri bajwa peran Satgas hanya utk meredam pergerakan separatos, sehingga percepatan pembangunan bisa diwujudkan dg baik.
Gerakan separatis adalah kelompok kecil dengan tujuan ingin melepaskan diri, di Papua ada 3 kelompok (KNPB-ULMWP-AMP) yg terinspirasi sumpah pemuda. Harus diatensi karwna ada kelompok yang mulai menyatukan ketiganya. Kita hrs working smart bukan working hard. Kelompok KKB diklasifikasi menjadi 4 layer (inti/pemimpin, militan, pendukung, simpatisan) dg target menyatukan pok suku lewat Pejabat daerah (Bupati, dll). Semua Satgas hrs dibawah kapolda Dan pangdam. Ingat agar Jgn terulang kerusuhan (jayapura, Manokwari, wamena).
Dalam acara tersebut Wakapolri juga menyampaikan beberapa hal. Bahwa jika. di evaluasi maka masalah Di Papua hrs diselesaikan scr komprehensif & holistic (hrs bekerja bersama). Kita buat di Papua bukan hanya TNI Polri, *hrs ada tangan kementerian lainnya* sebagai wakil Negara (Satgas Diplomasi oleh kemenlu, Satgas Medsos oleh kominfo, Satgas kesejahteraan oleh menteri terkait).
Perlu adanya pewartaan ke luar Indonesia seputar kekerasan nyata yang dilakukan KKB & ekspose upaya upaya positif dan humanis untuk menangkan perhatian publik
